Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki semangat yang kuat untuk menghapus citra pemerintahan yang buruk, khusunya menyangkut praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yaitu pemerintahan yang mencerminkan prinsip-prinsip dan asas-asas pemerintahan yang baik, ditekankan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1) Peran DPRD Kabupaten Magelang dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik meliputi: a) Pengawasan langsung ke lapangan; b) Sidang-sidang Komisi; c) Menggunakan hak-haknya; d) Pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna; e) Pengawasan terhadap pembahasan APBD; f) DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah menurut sifatnya; 2) Faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, antara lain: a) kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan; b) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD; c) Sumber daya yang terbatas; d) Tidak tersedianya jaringan pengawasan yang memadai; e) Peraturan Perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah; f) Lemahnya penegakan hukum. 3) Upaya-upaya yang ditempuh oleh DPRD Kabupaten Magelang untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan wewenang diantaranya: a) Sekretariat DPRD mengirimkan anggota DPRD dan staf dari Sekwan untuk mengikuti bimbingan teknis, seminar, workshop, studi banding; b) DPRD mengadakan kerjasama dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.
展开▼
